Tahun 2012 Pemkab Sumenep Banyak PNS Pensiun

SUMENEP ---------

Kota Sumenep dipastikan akan mengalami booming atau ledakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada tahun 2012 mendatang.Mulai dari eselon II hingga eselon IV. Sejumlah kalangan mengingatkan Bupati Sumenep Busyro Karim untuk memperpanjang pejabat yang sudah hampir kedaluarsa tersebut.

WINDA WIDI ASTUTI Ingin Mengharumkan Sumenep KeTingkat Internasional

SUMENEP---------

Di dunia olahraga pencak silat nama Winda sudah tidak asing lagi khususnya bagi pecinta olehraga bela diri pencak silat, baik ditingkat kabupaten maupun ditingkat propinsi. Winda sapaan akrab Winda Widi Astuti mampu mengharum nama sumenep ketingkat propinsi jawa timur, lewat cabang olahraga seni bela diri pencak silat tingkat remaja.

Warga Masih Awam Pemahaman PBB Gratis

Sumenep-----

PBB gratis adalah salah satu program yang dikampanyekan pasangan Abussidik di masa Pemilukada lalu.Dan saat keduanya resmi terpilih sebagai pasangan kepala daerah Sumenep, realisasi program PBB gratis benar-benar dipertanyakan masyarakat.Seperti yang terjadi di pendopo kecamatan Manding beberapa hari lalu, Jauhari Kepala Desa Manding Laok mempertanyakan kepada Abdussuud Sekretaris DPPKA Sumenep.

Adipura Sumenep Dipertanyakan

Sumenep -------

Penghargaan Adipura  diraih Kabupaten Sumenep tahun 2011 justru mengejutkan sebagian pihak. Di satu ada merasa  bangga, tapi di sisi lain justru mempertanyakan. Ini mengingat realitas di lapangan keterlibatan masyarakat dalam kesadaran kebersihan lingkungan diragukan. Padahal, penilaian Adipura tahun ini hanya diberikan bagi kota yang bersih dan teduh (clean and green city) dengan menerapkan prinsip good governance.

DPRD mulai pasang kuda-kuda menentang kebijakan Bupati Busyro

Sumenep---

Upaya memenuhi janji politiknya Bupati Sumenep A. Busyro Karim berencana menerapkan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) gratis bagi keluarga miskin (Gakin). Dasar kebijakan itu pun sudah disiapkan dengan menelurkan Peraturan Bupati (Perbup) 09 tahun 2011. Sayangnya, dalam pelaksanaan di lapangan bakal menemui batu sandungan karena mayoritas DPRD memasang kuda-kuda untuk menolaknya. Legislator asal Golkar Roekminto mengatakan, kebijakan bupati itu melanggar UU 12 tahun 1985 mengantur PBB.